Selamatkan KPK Sekarang Juga

18 Februari 2015 0:00

7 0

LAJU Komisi Pemberantasan Korupsi nyaris terhenti. Ia yang tadinya begitu garang memberantas korupsi kini tiada daya setelah dua komisionernya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri. Tiada lagi alasan bagi negara untuk berlamban-lamban menyelamatkannya. KPK praktis tak bisa bekerja setelah kemarin Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor pada 2007. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka perkara kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilu kada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

UU tentang KPK tegas mengatur bahwa ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, ia diberhentikan sementara. Artinya, Bambang dan Abraham kini berstatus nonaktif. Artinya, pimpinan KPK kini hanya tersisa dua orang, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen. Artinya pula, prinsip kolektif kolegial sebagai fondasi KPK tak terpenuhi. KPK tak mungkin lagi bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemberangus rasywah ketika hanya dipimpin dua komisioner. Ia telah lumpuh. Segala upaya untuk memberantas korupsi, mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan atas kasus-kasus korupsi, pun terhenti.

Situasi tersebut jelas memprihatinkan, amat memprihatinkan. Mustahil kita sangkal, KPK hingga detik ini masih berada di urutan terdepan sebagai lembaga penegak hukum yang paling bisa diandalkan untuk memerangi korupsi. Tidak mungkin dibantah ia paling berani, paling progresif dalam perang melawan korupsi. Seluruh rakyat negeri ini, kecuali koruptor, calon-calon koruptor, dan para sekutu mereka, masih membutuhkan KPK. Ia memang lembaga ad hoc alias sementara, tetapi tatkala institusi-institusi yang permanen, yakni Polri dan kejaksaan, belum memperlihatkan gairah tinggi untuk memerangi korupsi, KPK tetap kita perlukan.

Oleh karena itu, tiada kata lain yang patut kita suarakan kecuali selamatkan KPK. Sudah semestinya Presiden Joko Widodo bertindak cepat untuk menggunakan kewenangannya sebagai juru selamat KPK. Tak ada lagi alasan bagi Presiden untuk tidak secepatnya menerbitkan peraturan presiden pemberhentian sementara Bambang dan Abraham. Sudah saatnya pula bagi Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri politik dan keamanan pernah membahas perppu untuk mengantisipasi lumpuhnya KPK.

Situasi sudah mendesak, unsur kegentingan yang memaksa pun telah terpenuhi. Yang tak kalah mendesak, selekasnya bentuk panitia seleksi untuk memilih komisioner yang baru. Silang sengkarut yang terjadi sekaligus menjadi pelajaran berharga bahwa pemilihan pimpinan KPK wajib dilakukan secermat mungkin, tidak boleh serampangan. Pimpinan KPK haruslah diisi figur-figur yang tidak memiliki dosa-dosa masa lalu. Mereka mesti sudah selesai dengan diri sendiri, tak lagi punya kepentingan dan ambisi pribadi, kecuali ambisi untuk memberantas korupsi. Tak berlebihan jika kita mengatakan, ketika KPK lumpuh, lumpuh pula pemberantasan korupsi. Negara harus memastikan hal itu tidak terjadi sehingga upaya penyelamatan wajib dilakukan sesegera mungkin. Pimpinan KPK boleh saja bermasalah, tetapi KPK sebagai institusi tak boleh majal lantaran masalah itu. Di tengah kepungan korupsi dari segala sisi, rakyat masih amat membutuhkan KPK. Jangan biarkan ia sekarat, kemudian mati.

Sumber: news.metrotvnews.com

Untuk kategori halaman

Loading...