Biarlah hanya KPK dan PPATK yang Tahu Siapa Pemilik Rekening Gendut

09 Januari 2015 10:46

1 0

Biarlah hanya KPK dan PPATK yang Tahu Siapa Pemilik Rekening Gendut

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) enggan menyebutkan calon Kapolri yang diduga memiliki rekening yang tidak wajar, bila dibandingkan penghasilan yang seharusnya diterima (rekening gendut). ICW hanya melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), saat proses seleksi calon Kapolri.

"Kita tidak fokus ke nama. Tapi pada proses seleksi, kita tidak sebutkan, siapa yang punya (rekening gendut)," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015).

Agus menilai, ICW akan lebih fokus pada penekanan proses seleksi yang melibatkan KPK dan PPATK, dibandingkan menyebutkan nama pemilik rekening gendut ke publik. Sebab, biarlah KPK dan PPATK yang mengetahui siapa pemilik rekening gendut itu, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Selain menghindari adanya figur calon Kapolri pemilik rekening gendut, ICW juga menghindari adanya calon yang bermasalah terhadap pelanggaran HAM dan juga pada pajak. Perlunya melakukan konsultasi dengan Dirjen Pajak berguna untuk mengatahui aliran dana pada rekening yang dimiliki calon Kapolri. "Itu kan nanti berimplikasi kepada pemilikan rekening. Apakah wajar atau tidak wajar," imbuh Agus.

Selain itu, ICW juga tidak mau menyebutkan pihak yang bermasalah pada penegakan HAM dan sektor Pajak. ICW kembali menekankan pada proses seleksi calon Kapolri dengan menguatkan koordinasi dengan institusi lain yang sudah disebut. "Tidak bisa kita sebutkan, tapi stressing pada seleksinya saja," ujar Agus.

Agus kembali menegaskan, informasi terkait pemilik rekening gedut, pihak yang bermasalah dengan HAM dan Pajak, datanya ada di PPATK dan KPK. "Kita harapkan, mereka (KPK dan PPATK) mau membuka kepada publik. Minimal kepada Presiden, agar Presiden punya informasi yang akurat, siapa nantinya yang kira-kira akan memimpin institusi kepolisian," pungkas Agus.

Sebelumnya, KPK dan PPATK merupakan lembaga yang selama ini berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Selain itu, mereka juga mempunyai data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi dan transaski keuagan yang mencurigakan.

Sumber: news.metrotvnews.com

Untuk kategori halaman

Loading...